“Balgis Diab : Pendataan terkait Bantuan Jaminan Sosial harus tepat sasaran”
Sidak Komisi B ke Dindagkop Kota Pekalongan
“Balgis Diab : Pendataan terkait Bantuan Jaminan Sosial harus tepat sasaran”
Pekalongan – Menindaklanjuti langkah Pemkot Pekalongan terkait Bantuan Jaminan Sosial terdampak Covid19 ini, Komisi B Kota Pekalongan melakukan kegiatan kunjungan lapangan ke Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan pada Rabu (15/4/2020). Hal ini terkait pendataan para pengusaha batik yang juga termasuk terdampak Covid19 ini. Sektor industri batik dinilai anjlok dan mati dikala pandemi covid19 ini.
“Sidak kali ini sebagai upaya menyikapi keluhan, pertanyaan dari para penggiat usaha batik di Kota Pekalongan, kita pahami bersama memang banyak yang terdampak dari pandemi Covid19 ini di Kota Pekalongan. terutama sektor usaha batik di Kota Pekalongan. tidak hanya perajin, pekerja dan pedagang batik, namun para pengusaha batik juga menjadi orang yang paling pertama terkena dampak sebelum pekerja, dan pedagang batik. Banyak yang mengeluhkan barang menumpuk tapi bingung mau dilempar kemana, karena pasar pada lesu dan sebagian ditutup. Hal ini yang akan kita sharingkan dengan dinas terkait, sejauh mana peran pemkot dalam mengatasi permasalahan ini.” Tutur Abdul Rozak, S.IP selaku ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan.
Ibu Candra selaku perwakilan dari Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan menyatakan sudah melakukan pendataan terhadap UMKM di Kota Pekalongan. “sejauh ini kita sudah melakukan pendataan di beberapa kampung batik di Kota Pekalongan, kami menghubungi ketua paguyuban di masing masing kampung batik. Per 13 April 2020 data yang sudah masuk sekitar 478 UMKM dari 22.000 UMKM yang terdaftar. Dari 478 data yang masuk ini, masih kita petakan lagi. Apa saja permasalahan yang dialami dari masing masing UMKM agar bisa dicarikan solusi terbaiknya. Terkait UMKM sektor batik, hal ini diakibatkan berkurangnya bahkan tidak adanya kunjungan dari daerah lain untuk berbelanja, ini sangat mempengaruhi terkait penjualan sektor batik di Kampung Batik dan Pasar Grosir dan pasar batik yang ada di Kota Pekalongan. Produksi Batik juga ada sebagian yang masih produksi, ada juga yang sudah merumahkan sementara karyawannya karena keadaan ekonomi yang lesu saat ini.” Ungkap Ibu Candra
Hj. Balgis Diab, SE, MM menekankan pendataan yang akurat terkait para pengusaha batik ini. “Kami dari Komisi B sangat berharap pendataan akurat bagi para perajin dan pengusaha batik yang ada di Kota Pekalongan. Para Pekerja dan perajin batik juga harus diperhatikan karena kita ketahui bersama banyak perajin yang untuk sementara dirumahkan oleh pengusaha karena lesunya industri batik dikarenakan pandemi covid19 ini. Hal selanjutnya terkait program kartu PraKerja yang beritanya simpang siur di masyarakat, Saya menghimbau kepada Pemkot melalu Dinas terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah kesimpangsiuran berita terkait kartu Prakerja ini. Masyarakat perlu diedukasi agar paham tata cara pendaftaranannya dan nantinya tidak muncul permasalahan dikemudian hari. Pendataan yang tepat dan pembagian yang tepat sasaran sangat diharapkan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial terhadap masyarakat terutama dari sektor batik yang terdampak Covid19 ini dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. harapan kita bersama, tentunya pandemi Covid19 ini segera usai dan perekonomian di Kota Pekalongan khususnya dapat kembali menggeliat seperti semula.
Humas Sekretariat DPRD Kota Pekalongan