Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota Pekalongan Terkait dengan penanggulangan bencana banjir di Kota Pekalongan
Pekalongan – Banjir sampai saat ini masih menjadi permasalahan di Kota Pekalongan, sampai saat ini belum ada solusi yang tepat sasaran. Hampir setiap tahun banjir selalu menggenangi beberapa lokasi di Kota Pekalongan. Hal ini yang mendasari Komisi C DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat kerja dengan OPD terkait bagaimana penanggulangan banjir di Kota Pekalongan dengan BPBD, DPUPR, DLH, Dinsos dan OPD lainnya di ruang rapat komisi C DPRD Kota Pekalongan pada Selasa (25/2/2020).
Banjir di Kota Pekalongan sudah terjadi sebanyak 4 kali, yang pertama terhitung pada bulan Januari tanggal 25-26, yang kedua di bulan februari pada tanggal 8 dan 9, selanjutnya yang ketiga terjadi lagi pada tanggal 20-23 februari yang lalu. Yang terbesar terjadi di tanggal 24 februari yang lalu, hampir seluruh wilayah di Kota Pekalongan terdendam banjir, terpantau total terakhir 435 pengungsi di Masjid Al karomah, dari total keseluruha jumlah pengungsi di angka 1776 jiwa tersebar di beberapa titik pengungsian.
Total ada 17 kelurahan terdampak banjir pada tanggal 24 yang lalu, terparah ada di kelurahan tirto, pasirkratonkramat, pringrejo, podosugih, bnyurip jenggot, panjang wetan, panjang baru, kandang panjang, krapyak, bandengan, padukuhankraton, klego, poncol, kalibaros, kauman, gamer. “Pemkot Pekalongan sendiri telah menetapkan Pekalongan Darurat Bencana berdasarkan SK Walikota 362/523/2020 mulai tanggal 20 februari 2020 sampai seminggu kedepan dpt diperpanjang. Langkah berikut nya OPD terkait sudah menyiapkan beberapa dapur umum untuk membantu warga yang terkena banjir. Kordinasi dengan rekan rekan dari TNI Polri, Camat, Lurah, dan Dinas terkait supaya sesegera mungkin bisa mendistribusikan bahan pangan baik nasi bungkus, mie instant, dan juga kordinasi terkait pantauan kondisi di lapangan, terkait evakuasi warga korban banjir yang masih berada di dalam.” Tutur Ibu Sri Ruminingsih selaku Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
Banjir selalu menimbulkan munculnya permasalahan, ada laporan dari beberapa warga pengungsian yang masih kesulitan untuk mendapatkan nasi bungkus, bahkan disaat banjir sepeerti ini mereka justru diminta untuk mengambil nasi ke Dinas Sosial, seperti yang dikatakan bapak Edy Supriyanto selaku wakil ketua DPRD Kota Pekalongan. “Ada laporan dari warga terkait bantuan nasi bungkus, mereka menyampaikan kalau harus mengambil sendiri nasi bungkus ke Dinas Sosial, kan kasihan mereka masih berkutat dengan banjir masih saja harus mengambil sendiri sebungkus nasi ke Dinas Sosial. Apakah ada kendala di lapangan? Atau memeng jalurnya seperti itu? Sedangkan relawan di lapangan justru lebih tanggap daripada Dinsos yang membidangi hal ini. Harusnya lebih meringankan pengungsi dan korban banjir bukan malah menyusahkan mereka.” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Plt. Ka.Dinsos Kota Pekalongan, Budiyanto menyatakan kurangnya tenaga dan armada menjadi kendala dalam suplay ke lokasi. “Kami sudah berkordinasi dengan Camat, Lurah setempat terkait pendistribusian bantuan dan sebagainya, namun mungkin mereka sendiri masih berkutat dengan banjir merata di daerahnya masing masing. Sedangkan di Dinsos sendiri terkait tenaga untuk membagikan ke lokasi kurang personil, dan juga armada kami masih kurang, hanya ada dua mobil untuk mobilitas kami di lapangan.” Jawabnya.
Masalah yang selanjutnya adalah terkait Drainase yang ada di Kota Pekalongan. Hal ini menjadi sorotan beberapa anggota DPRD Kota Pekalongan saat masa banjir ini. “Drainase menjadi fokus utama di Kota Pekalongan, kita lihat bersama beberapa tahun terakhir ini. Banyak daerah yang tergenang banjir, hujan sebentar saja air sudah menggenang dimana mana. Permasalahan di satu daerah belum terselesaikan, ini malah banjir merata di Kota Pekalongan. Sangat miris ketika RSUD Kraton beberapa kali harus kebanjiran, disana kan ada pasien yang harus dirawat. Daerah kraton, jalan manunggal, pasirsari, bahkan sekarang di beberapa titik di binagriya pun banjir. Pasar Banyurip dan daerah sekitarnya selalu tergenang ketika hujan lebat turun. Tirto, daerah ini memang menjadi langganan banjir, cuman hal semacam ini jangan dijadikan sesuatu yang lumrah, tiap tahun air bukannya semakin surut justru semakin tinggi debit airnya. Kedepan semoga dapat segera terealisasikan bukan hanya wacana saja.” Ungkap anggota Komisi C DPRD kota Pekalongan.
Bapak Khaerudin yang mewakili DPUPR Kota Pekalongan mengutarakan alur banjir yang terjadi di Kota Pekalongan. “DPU Kota Pekalongan memiliki 21 stasiun pompa dan beberapa rumah jaga, di utara jg ada beberapa unit pompa air. Banjir kemarin memang membuat kali bremi meduri limpas, sementara di dua sungai tersebut ada 9 pompa. Ketika kali meduri bremi bisa limpas, semua tidak bisa berfungsi, kondisi sekarang begitu. Yang kedua terkait Drainase lingkungan tersier skunder primer. Kali Bremi Meduri primer drainase di barat, sehingga ketika limpas tidak bisa buang air dan berhenti juga. Dari jenggot dan dari jalan slamet utara behenti, kemudian urip sumoharjo ke arah barat. Dan ketika semua itu penuh drainase kota lumpuh. Di Pekalongan barat lainnya lainnya ada jenggot dan banyurip, pelita 2 ke barat kondisinya sama karena saluran kali bremi ujung hulunya dari podo kedungwuni sehingga ketika curah hujan besar jd penuh. Sehingga kemarin banyurip jeggot tirto memang kondisinya full penuh air. Untuk wilayah Pekalongan Utara, ada dua titik yang menjadi PR besar, yang pertama di Jalan Samudra Pasai Kusuma Bangsa, ketika daerah dengan beban airnya dialirkan melalui stasiun Sipucung dan selama ini ketika beban tiga daerah itu, panjang baru sebelah timur masuk juga kesana, sehingga diujung jembatan cemara saluranya jadi satu dan berebut agar bisa dialirkan sipucung tapi justru dr kusuma bangsa kalah yg mengalir daerah pabean dulu, belum lagi dari timur kusuma bangsa ke timur puskesmas bertemu di wr supratman. Meluapnya kali sipucung mengakibatkan banjir besar dan surutnya lama. Terkait solusi dari DPUPR sendiri mengupayakan agar nantinya kedepan di TA 2020, ada anggran pengadaan tanah utk jalan pantaisari pabean sisi timur dekat pantura ada lahan 900 m² yang akan direncanakan dibeli utk kolam retensi dan stasiun pompa baru. Ini sebagai upaya untuk memecah beban kali sipucung. Kemarin 200 juta, pompa baru sisi wr.supratman makam kerkov timur harapanya bsa pecah sipicung sehingga ktika hujan wr supratman dan kusuma bangsa bisa cepat surut. Selanjutnya pengadaan pompa di perumahan slamaran 2 unit 200 juta, pompa skala lingkungan itu kapasitasnya 50 liter 200 juta 8 unit. Di 2020 drainase 360 juta titiknya blm ditentukan utk darurat, semisal tanggul jebol dan lain-lain bisa gunakan itu. Tapi khusus sungai provinsi, untuk penanganan sungai tersebut, ketika darurat sebnrnya bisa dianggarkan perbaikan, dengan catatanya kondisi darurat, 20-30 juta lebih dr itu usulkan” tutur Bapak Khaerudin perwakilan dari DPUPR Kota Pekalongan.
Sementara itu Hj. Balgis Diab, SE,MM mengambil kesimpulan bahwa penanganan banjir baik korban banjir dan banjir harus dilakukan penanganan secara komprehensif dan menyeluruh. “Sebenarnya banjir sudah menjadi permasalahan ya bisa dikatakan permasalahan tahunan bagi Kota Pekalongan, tahun 2020 awal ini terjadi lagi banjir yang intensitasnya lebih besar dari tahun lalu dan meninggalkan genangan yang sulit surut di beberapa daerah. Ini seharusnya dilakukan penanganan lebih komprehensif dan menyeluruh, banyak lini yang harus dibenahi diantaranya sistem drainase kota pekalongan, sampah dan masalah sosial seperti pemberian bantuan ke korban banjir. Kita ketahui bersama ada laporan dari warga terkait rumitnya birokrasi untuk mengambil bantuan nasi bungkus, mereka sedang kesusahan kenapa harus mengambil nasi bungkus sendiri ke dinas sosial. Apakah itu birokrasi yang ada, harusnya dalam keadaan darurat seperti ini bisa dilakukan pemangkasan birokrasi. Lebih cepat bantuan tersampaikan lebih meringankan beban mereka yang terdampak banjir di lokasi. Ini masukan untuk Dinsos agar lebih tanggap terhadap korban banjir. Masyarakat sendiri membutihkan penanganan cepat dan tepat dalam situasi sekarang, khusus nya kepada OPD – OPD yang terkait diharpakan agar lebih fokus dalam penanggulangan bencana ini. Dan juga banyak yang perlu diperhatikan, bukan hanya korban banjir saja melainkan tempat lokasi yang terkena dampak banjir juga. Untuk instansi LH dan seluruh jajaran nya agar menyoroti daerah plosok plosok daerah agar sampah sisa banjir bisa teratasi dengan baik dan benar. Saya mengapresiasi kinerja BPBD Kota Pekalongan, TNI Polri yang selalu sigap dalam melayani pengungsi di lokasi banjir. Harapan kita bersama semoga bencana banjir di Kota Pekalongan ini segera surut dan kedepan bisa terurai masalahnya, tentunya dengan perencanaan pembangunan yang matang dari pemerintah kota Pekalongan.” Pungkas Balgis Diab, SE, MM selaku Ketua DPRD Kota Pekalongan.
(Humas Sekretariat DPRD Kota Pekalongan)