Sidak BPBD : Terkait Persiapan BPBD Menghadapi Musim Penghujan
Pekalongan – Rabu pagi (16/10) Komisi C DPRD Kota Pekalongan mengagendakan kegiatan Sidak ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPBD Suseno. Pertemuan tersebut membahas permasalahan penting terkait penanggulangan bencana di wilayah Pekalongan. Khususnya mengenai penanggulangan bencana banjir dan rob. Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan sekaligus Koordinator Komisi C, Nusron S.Ag memberi masukan, “Tiap tahun ada program pembekalan, pemantapan terhadap SAR Swadaya di beberapa daerah. Karena kita butuh bantuan mereka, karena dalam situasi bencana baik banjir, dll BPBD selalu kewalahan dan membutuhkan bantuan teman2 relawan. Harus ada sinergitas dengan tekan2 relawan di lapangan. Setahun kebelakang, kinerja BPBD sudah semakin membaik. Saya usul ada pembinaan untuk teman2 SAR/RELAWAN di lapangan.”
Perihal masalah banjir dan rob, Komisi C menanyakan persiapan BPBD untuk menanggulanginya. “Siklus 5 tahunan kita sampaikan melalui media, melalu media kita sampaikan sosialisasi melalu media. Sekitar 70% wilayah kota Pekalongan terendam pada prediksi akhir 2018 (namun banjir datang awal tahun 2019.red)” papar Suseno. Namun saat disinggung oleh H. Fatoni mengenai pengerukan sungai karena fenomena rob yang kini semakin meluas, bahkan sampai ke wilayah Jl. Agus Salim dan Kelurahan Sugih Waras yang notabene jauh dari laut, Suseno mengungkapkan hal tersebut bukan kewenangan Pemkot “Ketika kita alokasikan anggaran khawatir justru kesalahan, karena perihal normalisasi, pengerukan sungai merupakan kewenangan Provinsi”
Selanjutnya M.Sufi menanyakan saat ini persiapan BPBD menjelang musim penghujan sudah mencapai berapa persen, terkait hal itu Suseno menyatakan beberapa kendala yang dialami, “Sarpras BPBD sangat minim, mobil evakuasi pun kita masih minim, kadang kita bersinergi dengan dinas lain seperti LH, dan dinas lain. Harapannya dalam penanganan agar lebih baik lagi ke depan karena kita sudah sesuai dengan aturan dan standar dari pusat. Dalam penanganan bencana kita juga bersinergi dengan dinas lainnya.”
(Humas Sekretariat DPRD Kota Pekalongan)