Kunjungan kerja DPRD KABUPATEN CILACAP
Kunjungan kerja DPRD KABUPATEN CILACAP. "Belajar Pengelolaan Pendidikan dan Kesehatan dari Pemkot Pekalongan."
Pekalongan - Berupaya tingkatkan Mutu Pendidkan dan Kesehatan di Cilacap, DPRD kabupaten Cilacap melakukan Kunjungan kerja pada Kamis (13/9) di DPRD Kota Pekalongan. diterima langsung di Ruang Kerja Komisi A oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan,bapak Nusron Haza. Para Anggota Komisi D DPRD Kabupaten CIlacap berharap bisa mencari ilmu perihal Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kota Pekalongan.
Dalam dialognya Perwakilan dari anggota komisi D menanyakan perihal pelaksanaan UNBK di Kota Pekalongan dan Juga perihal BLUD dalam hal ini Puskesmas di Kota Pekalongan.
Dijawab langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Suroso. "Perihal Pelaksanaan UNBK di Kota Pekalongan untuk tahun ketiga ini, Alhamdulillah sudah bisa Mandiri. artinya bahwa hampir semua sekolah baik negeri maupun swasta sudah bisa melaksanakan UNBK secara mandiri di tiap sekolah masing masing. kondisi seperti ini sangat berbeda di tahun awal pelaksanaan UNBK kala itu, dahulu kita memanfaatkan waktu jam ujian yang ada, ada yang melakukan UNBK di jak pagi, ada yang siang. semua dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada kala itu. Alhamdulillah semua bertahap ada kemajuan dari tiap tahunnya, selalu kami evaluasi dalam pelaksanaannya, dengan harapan adanya perbaikan serta kemajuan di tiap tahunnya." ujar Suroso selaku kepala DInas Pendidikan Kota Pekalongan.
Menjawab pertanyaan dari perwakilan DPRD Kabupaten Cilacap, Perwakilan dari DInas Kesehatan Kota Pekalongan menjelaskan perihal Pelaksanaan BLUD dan pengelolaan Puskesmas di Kota Pekalongan. "Kita tahui bersama baha Pemerintah menghimbau agar Puskesmas di Seluruh Indonesia beralih ke sistem BLUD, hal ini berkaitan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, Pelaksanaan BLUD Puskesmas di Kota Pekalongan menggunakan sistem Holding, jadi efisiensi pegawai dan juga semua terhubung satu sama lain di bawah satu wadah. Satu dokter bisa membawahi beberapa Puskesmas, tentunya tenaga pengadaan barang dan tenaga medis yang lainnya.
Kita sudah membuat rincian anggaran di tiap tahunnya, 10% untuk belanja Modal. 40% untuk remunerasi, 30% untuk gaji non PNS, 20% untuk operasional. Gaji non PNS kita perioritaskan untuk tenaga medis dari Dana BLUD. Jadi semua sudah tertata dan tinggal bagaimana kita memantau dalam pelaksanaannya di lapangan. Meskipun semua berjalan sudah baik, namun di tahun ini ada beberapa kendala di Kota Pekalongan, di tahun ini banyak tenaga medis yg pensiun, kita menunggu pengangkatan. Untuk tenaga yang masuk ke BLUD, semua sudah spesifik sesuai standart yang dibutuhkan untuk operasional di Puskesmas BLUD."
Dengan kunjungan Kerja kali ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Komisi D DPRD kabupaten Cilacap. Semoga kedepan penanganan di bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Cilacap semakin baik lagi.